Realitaonline.com ,Rokan Hilir – Dalam mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir kembali menggelar kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum serta sosialisasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) kepada Penghulu (Kepala Desa) dan perangkat desa sewilayah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Jum’at 28 Oktober 2022.

Acara Kegiatan itu digelar di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang diikuti oleh Penghulu atau kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa se Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Juga pelaksana kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta sosialisasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) menjadi narasumbernya adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Rokan Hilir Yogi Hendra.SH.MH.

Dipemaparannya, Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) itu merupakan salah satu program Kejaksaan RI di bidang intelijen, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya dalam pengelolaan dana desa (DD).

Dia menjelaskan, Bahwa program tersebut program yang sudah ada sejak tahun 2018, lalu setelah adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

”Transmigrasi di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018, Sehingga dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut Kejaksaan mengemas dalam bentuk sebuah program yakni Jaga Desa (Jaksa Garda Desa),” Ujar Kajari Rokan Hilir Yuliarni Appy SH MH melalui Kasi Intel Kejari Rohil Yogi Hendra.SH.MH dalam keterangan resminya Rabu ( 28.10.22).

Yogi juga menuturkan, dalam pengelolaan dana desa setiap tahapannya mempunyai celah atau rawan penyimpangan maka oleh sebab itu untuk mengelola Dana desa tersebut setiap tahapannya agar benar benar dilaksanakan dengan baik.

“Berawal dari tahap perencanaan saat musrenbangdes, penyusunan RAB hingga dalam bentuk APBDes. kemudian dalam tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pembayaran atau pencairan anggaran kegiatan, tahap pelaporan serta tahap pertanggungjawaban, semua mempunyai celah dan rawan penyimpangan,” beber Yogi.

Katanya, Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Penghulu maupun oknum dari perangkatnya bisa saja karena ada unsur kesengajaan dan bisa juga karena tidak sengaja atau tidak punya niat melakukan penyimpangan

Karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana desa sehingga membuat kesalahan yang kesalahan tersebut dapat saja mempunyai unsur kerugian Negara.

“Oleh sebab itu Kejaksaan hadir untuk mencegah hal tersebut, Jaksa Garda Desa hadir melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan, bahkan membuka ruang konsultasi kepada penghulu beserta perangkatnya,” Tegas nya

Dikesempatan itu juga Inspektorat Rokan Hilir yang diwakili Abu Bakar menyampaikan bahwa dari tahun ketahun terjadi peningkatan anggaran di desa sehingga tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri.

” Harus tepat mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Tutupnya.

Editor : Alpasera