"Hasil rapat Komisi VII DPR itu sama halnya tidak ada. Yang kita inginkan (Rokan Hilir, red) dari sejumlah 1300 sumur bor yang ada dikita berapa pusat berikan kepada kita untuk mengelola. Bukan sistim B to B, "kata Afrizal, Senin (22/02/2020).

B to B artinya bisnis to bisnis, atau BUMA dengan BUMD Riau berkesempatan menyertakan modal 39 persen diluar 10 persen hak bagi hasil daerah. 

"itu sama saja diminta menyediakan uang sejumlah 10 sampai 12 triliun rupiah, uang dari mana. Kalau pun ada uang sebanyak itu, kalau pun kita punya uang sebanyak itu, punya saham sebanyak itu jangankan di indonesia di negara arab sana pun bisa kita mengelola minyak masuk saham, "kata Afrizal kesal.

Tambahnya lagi, Itu namanya deviden dan orang itu tetap yang mengelola blok rokan ini kita hanya dapat bagi hasil sesuai keuntungan saham 39 persen tadi. "jelasnya.

"Itu sama artinya pusat itu memperolok- olok kita sebenarnya. Nah sekarang kita punya dua opsi untuk pengolaan blok rokan, kita mintak pusat harus memperjelas berapa sumur minyak yang kita kelola dengan oprasional kita tanggung sendiri dan berapa kita setor kepusat. Atau kita mengelola seperti sistim chevron saja, kita dikasi 12 persen bersih dan semua oprasional ditanggung oleh negara. "tegasnya. 

Katanya lagi, jangan macam hasil rapat komisi VII DPR saat itu, 39 persen kita hanya memasukkan saham 10 persen. Pengelolaan tetap mereka. Ini betul betul tidak fair dan orang yang berangkat kejakarta sebagai perwakilan tidak paham bisnis to bisnis.

Saya akan mengundang DPRD Riau juga LAM Riau, BUMD Riau, Gubernur Riau serta lima kabupaten penghasil migas di Riau untuk hearing. Kami akan minta Komisi VII DPR RI buat pertemuan ulang. "pungkasnya.

( A.ningsih/Alim)